Penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta. Jakarta -. TENTANG . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (vide Pasal 17 UU Cipta Kerja). Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU 17 TAHUN 2003: Judul: Keuangan negara: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 17: Tahun: 2003: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Sekretariat Jenderal: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 05 April 2003 : Tanggal Pengundangan: 04 Mei 2003 : Tanggal Berlaku Efektif: 04 Mei 2003 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LN 2003 (47. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. TENTANG. 1, LN. NOMOR 71 TAHUN 2010. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara, Republik Indonesia No~or 4286); 6. U. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. Penjelasan Umum UU 15 tahun 2004. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan. Nomor. Uu 2003 no 17 ttg keuangan negara. 00. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Referensi: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. KEUANGAN NEGARA . Dalam menjalankan profesinya,. UMUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun. Pengertian APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupaDasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, Pasal. UU ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu antara lain terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. PP No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan :. UU No. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara. Indonesia, Pemerintah Pusat. NOMOR 71 TAHUN 2010. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . "Disahkan tanggal 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG. Undang-Undang (UU) Nomor: 17: Tahun: 2016: Tentang: Undang-Undang (UU) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 09 November 2016:. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 17, LN. Undang-undang (UU) tentang. Terdapat beberapa permasalahan yangUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:KETENTUAN PENUTUP. Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu. Isi. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi. bahwa pengelolaan hak. PP No. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden. 2004/ No. Kewenangan dari MK yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. U. Pada UU Nomor 19, 2003 ttg BUMN, kekayaan negara yang sudah dipisahkan—disebut kekayaan terpisah—itu tunduk pada UU Perseroan Terbatas (ranah hukum perdata); •Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2014. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 2018, No. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pertanggungiawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. NOMOR 17 TAHUN 2003. 6139, LL SETNEG : 3 HLM. 2003/NO. 17. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025. Pasien mempunyai kewajiban (Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Kelebihan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 10. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 tentang ketentun umum. U: IndonesiaUU RI No. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 10. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi. PENJELASAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama . T. Diubah dengan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 menyebutkan poin-poin yang menjadi ketentuan umum keuangan negara sebagai berikut: (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 17, LN 2003/NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA OLEH KELOMPOK 11 NURHALIZA (02320140070) HUSNIA (02320140087) NALARATIH ACHMAD (02320140243) 1 fLAMPIRAN UU Pokok-pokok Isi UU No. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PPT Keuangan Negara. 4. Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014ABSTRAK: Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan. 5. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,. Bentuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. 17 Tahun 2003. 6139, LL SETNEG : 3 HLM. Permen No. Fariz Gumay. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. Berikut mekanisme penyusunan APBD merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. View | UU No. memperoleh bantuan hukum atau. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah se Januari 08, 2010. 17 tahun 2003 merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi keuangan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Penulis:. Pengusaha atau. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). 17 Tahun 2003 terdiri dari 39 pasal yang dijelaskan dalam UU. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda. Untuk fungsi ABPN sendiri tercantum dalam UU No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; mengesahkan dokumen. 19, LN. 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 9. - 13 - 17. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. - Uu Nomor 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Daerah - Uu Nomor 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Daerah. - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Jenis: UNDANG-UNDANG Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 17: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 05 April 2003: Tanggal DiundangkanMenurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Judul. - Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak. Mencabut : PP No. Nomor. UU 2023. 1. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan PENJELASAN. Uu no 17 tahun 2003. KETENTUAN PENUTUP. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan. TENTANG. RUU Sisdiknas bukan omnibus law karena RUU Sisdiknas mencabut tiga undang-undang (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-UndangBelanja negara (UU 17/2003): kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih . 19, LN. Tutup. Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. /pusatdata/detail/v2/17183/uu-no-17-tahun-2003-keuangan-negaraUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan T. UU no 17 tahun 2003 Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi. 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191). 2003/NO. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara d. 2017/NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan -2 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di Indonesia. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 T. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara adalah semua hak dan. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi : a. UU ini mengatur. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. ABSTRAK:Meskipun RUU APBN 2023 didesain kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2003, Isa menyampaikan bahwa pemerintah ingin tetap menyepakati beberapa keluwesan atau fleksibilitas di dalam APBN tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. 419) Sebagai Undang-undang); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu 1-1969. pdf. 2 Tahun 2018. Pasal 1 dan pasal 2 berisi tentang penjelasan instrumen-instrumen yang. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. UU No. 2002.